Jakarta - Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru, Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said mengatakan bahwa program pengadaan rumah murah DP nol persen belum bisa dilaksanakan tahun ini. Alasannya, pihaknya memerlukan beberapa perubahan regulasi dari OJK dan BI. Regulasi apa? Entahlah. Apakah BI dan OJK dapat mengeluarkan regulasi berdasarkan permintaan kepala daerah? Itu pun jawabannya entahlah. Setahu saya kedua lembaga itu mengeluarkan regulasi berdasarkan kebutuhan nasional, bukan atas dasar keperluan lokal.
Soal program ini, bahkan namanya saja masih simpang siur. Pertama disebut Program DP Nol Persen. Kemudian dikoreksi menjadi Program DP Nol Rupiah. Entah mana nama program yang benar, bagaimana konsep detailnya, masyarakat tidak tahu. Soal regulasi, bukankah pada masa kampanye pun sudah banyak kritik yang menyatakan bahwa program ini bertentangan dengan regulasi?
Demikian pula halnya dengan reklamasi. Sepanjang masa kerja Tim Sinkronisasi kita disuguhi dengan kesimpangsiuran. Dulu Anies Baswedan dengan tegas menolak reklamasi. Tapi tidak ada penegasan, menolak itu maksudnya apa. Menjelang pelantikan masih tetap simpang siur juga.
Tidakkah terlalu dini untuk menuntut pada gubernur baru? Tentu terlalu dini kalau kita menuntut hasil, pada hari pelantikan ini. Tapi, tidak terlalu dini untuk meminta kejelasan atau detail terhadap pernyataan-pernyataan Gubernur atau timnya. Meminta kejelasan ini merupakan pengingat bahwa sekarang bukan lagi masa kampanye. Ini masa kerja. Sudah tiba waktunya untuk bekerja, bukan lagi berwacana.
Tugas-tugas berat menanti gubernur baru. Ia mewarisi sebuah kota yang dalam bahasa Jawa disebut salah kedaden. Saya tidak punya padanan kata yang tepat untuk kata itu dalam bahasa Indonesia. Intinya, selama sekitar 40 tahun Jakarta telah berkembang secara liar, dibangun tanpa visi dan perencanaan. Ia baru akan dibenahi setelah berbagai persoalan besar seperti macet dan banjir mengancam keberadaannya. Memimpin Jakarta itu seperti mengangkut beras dengan kapal yang bocor parah. Beras harus tetap diangkut, sementara kebocoran kapal harus diatasi.
Celakanya, nakhoda kapal juga tidak bisa diandalkan. Gubernur mewarisi birokrasi yang korup, juga harus berhadapan dengan parlemen yang korup. Ia harus mengemudikan kapal sambil waspada, jangan-jangan ada anak buah kapal yang hendak menusuknya.
Program-program perbaikan secara agak radikal telah dilakukan oleh Gubernur Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama. Tapi sebagai retorika kampanye, Anies banyak mengritik program-program itu, yang ia sebut sebagai tidak manusiawi. Secara jujur harus diakui, dengan cara keras seperti yang dilakukan Gubernur Basuki saja program itu tak mudah untuk dieksekusi. Bagaimana melakukannya dengan lemah lembut?
Normalisasi Kali Ciliwung adalah kunci untuk mengatasi banjir yang sering melanda Jakarta. Gubernur Basuki telah menempuh langkah keras guna membebaskan lahan untuk keperluan ini. Tapi dengan langkah itu ia dibenci dan dituduh arogan. Kini masih banyak lahan yang perlu dibebaskan. Bagaimana ini akan dilakukan?
Tentu kita semua berharap bahwa gubernur baru akan berhasil melakukan tugasnya. Jokow Widodo dan Basuki telah meninggalkan vektor yang cukup kuat, dengan arah yang cukup jelas dalam pembangunan Jakarta. Harapan masyarakat, vektor itu setidaknya dapat diteruskan dengan kekuatan dan kejelasan yang sama. Tentu masyarakat akan bergembira bila gubernur baru bisa melakukannya lebih baik lagi.
Sekarang waktunya bekerja. Kampanye sudah usai. Retorika, slogan, pekikan nama Tuhan yang mengaduk emosi massa tak lagi diperlukan. Hal-hal emosional itu tak akan bisa lagi membungkam mulut warga Jakarta ketika kebutuhan nyata mereka tidak terpenuhi. Mereka butuh kerja nyata, hasil nyata. Semoga semua itu tetap bisa disediakan seperti sekarang, syukur-syukur bisa ditingkatkan kualitasnya.
Ada setidaknya 50% penduduk Jakarta yang siap mendukung gubernur baru. Sisanya, yang dulu merupakan pendukung gubernur lama, tentu akan mendukung bila gubernur baru dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya, bila kinerjanya buruk, maka yang tadinya mendukung pun akan berbalik jadi pencela. Tentu tak ada seorang pun yang ingin itu terjadi.
Selamat bekerja untuk Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Ingat, ini bukan ucapan selamat untuk pelantikan Anda. Selamat bekerja, artinya: Bekerjalah!
Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar